BANJIR SEBAGAI PENDOBRAK

KEBOBROKAN MORAL

(Oleh : A. Umar Said)

 

Seperti yang sudah diduga oleh banyak orang, masalah banjir besar di wilayah Jabotabek mulai menjadi persoalan besar di kalangan pusat pemerintahan, DPR/DPRD dan masyarakat luas. Perkembangan ini baik sekali. Sebab, masalah banjir ini memang HARUS dijadikan persoalan besar oleh masyarakat luas, termasuk oleh kalangan pemerintahan dan lembaga-lembaga resmi maupun organisasi-organisasi non-pemerintah dan berbagai macam gerakan rakyat. Namun, adalah salah kalau ada fihak-fihak yang mempersoalkan masalah banjir ini hanya dengan tujuan untuk salah-menyalahkan, atau melulu sekadar mencari “kambing hitam” saja. Apalagi, adalah nista sekali, kalau ada fihak-fihak yang “menunggangi” persoalan banjir besar ini, dengan latar-belakang demi kepentingan pribadi, golongan, kelompok, partai, atau dalih agama. Apalagi (!!!), kalau ada rencana, gagasan, upaya, untuk menjadikan masalah banjir ini sebagai sarana untuk melakukan korupsi.

Musibah besar banjir kali ini telah mendatangkan kesengsaraan yang memedihkan hati banyak sekali orang, dan menimbulkan kerugian benda dan jiwa yang tidak sedikit pula. Menurut Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, banjir menggenangi 42 kecamatan di Jakarta (100 persen) dengan 168 kelurahan (63,4 persen). Luas genangan mencapai 16.041 hektar atau 24,25 persen dari luas DKI Jakarta dengan ketinggian air tertinggi lima meter. Korban banjir sebanyak 381.266 jiwa dan menelan korban jiwa sebanyak 21 orang (Kompas, 5 Februari 2002). Mengingat skalanya yang begitu besar, maka jelaslah kiranya bagi banyak orang bahwa masalah ini tidak cukup dengan dihadapi dengan menjadikannya sebagai agenda sosial, atau agenda kemanusiaan saja. Musibah besar ini ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup, tata-kota, pelayanan sosial, pengaturan kependudukan, anggaran pemerintahan, perijinan pembangunan, dan juga kebersihan moral aparat pemerintahan. Singkatnya, persoalan banjir Jabotabek ini juga berkaitan erat dengan masalah politik, dan .....moral.

Memang, kita patut menghargai bantuan uang, bahan makanan, mi instan, beras, gula, pakaian, selimut, obat-obatan, yang telah diberikan oleh berbagai fihak (pemerintah dan beraneka-ragam golongan dalam masyarakat) kepada begitu banyak orang yang menderita. Kita perlu salut dengan didirikannya posko-posko dan dapur umum. Sebab, tindakan urgen yang perlu bersama-sama dilakukan dengan cepat atau segera adalah memberikan pertolongan kepada ratusan ribu orang yang sangat menderita dewasa ini. Namun, di samping itu, perlulah kiranya masyarakat juga ikut mempersoalkan atau memikirkan berbagai masalah penting lainnya yang berkaitan dengan musibah besar ini.


KE MANA BIAYA PENGENDALIAN BANJIR 2001 ?

Sekarang makin jelaslah bagi banyak orang bahwa musibah banjir di wilayah Jabotabek (juga yang di daerah-daerah lain negeri kita) tidak bisa dihadapi dengan sikap “sebagai cobaan Tuhan” saja dan menganggapnya hanya sebagai takdir yang harus diterima dengan ketawakalan dan kesabaran. Sebab, banyak juga faktor kesalahan ulah manusia, yang bisa dikaitkan dengan musibah ini. Kesalahan-kesalahan inilah yang harus diteliti bersama-sama, untuk kemudian bisa dikoreksi, demi kepentingan bersama. Contohnya cukup banyak, dan di antaranya adalah yang berikut.

Menurut satu tulisan dalam harian Sinar Harapan (5 Februari 2002), “seharusnya untuk menghadapi musim penghujan tahun ini, Pemda Jakarta sudah melakukan langkah-langkah pencegahan. Misalnya, melakukan pengerukan kali dan perbaikan drainase, serta mempersiapkan pertolongan bagi masyarakat korban. Bukannya malah menggusur masyarakat dengan alasan untuk mengantisipasi datangnya musim penghujan. Tragisnya lagi, untuk membiayai penggusuran tersebut Pemda tidak tanggung-tanggung mengalokasikan untuk Dinas Tramtib sebesar Rp 118,660 miliar. Dalam RAPBD untuk 2002, Pemda Jakarta mengalokasikan dana. untuk pengendalian banjir sebesar Rp 294 miliar. Ini merupakan suatu kenaikan yang besar, sebab anggaran untuk subsektor yang sama dalam tahun 2001 adalah sebesar Rp 250 miliar. Dan inilah yang tidak dilakukan oleh Pemda DKI. Oleh karena itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) selaku lembaga yang concern terhadap persoalan transparansi dan akuntabilitas kebijakan publîk, menuntut agar Pemda DKI Jakarta bertanggung jawab terhadap kegagalannya dalam menangani masalah banjir di DKI. Perlu ditelusuri ke mana larinya dana Rp.250 milyar (anggaran tahun 2001), yang diakui oleh Pemda digunakan untuk mengatasi banjir, padahal hasilnya tidak ada.”, demikian ditegaskan oleh tulisan yang berjudul “Ke mana biaya pengendalian banjir 2001” itu.


29 LSM DESAK SUTIYOSO MUNDUR


Dari siaran-siaran radio, televisi, dan pers tentang banjir di wilayah Jabotabek selama sekitar 10 hari yang lalu, nyata jelas bahwa pemerintahan DKI Jakarta telah bertindak lamban dalam menghadapi berbagai persoalan parah yang dihadapi oleh penduduk. Kalaupun bertindak, maka tidak sepadan dengan urgennya persoalan dan besarnya skala musibah besar ini. Oleh karena itulah maka (pada tanggal 5 Februari 2002) sekitar 29 LSM menggelar aksi demontrasi ke gedung DPRD Tingkat I DKI Jakarta Pusat. Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mundur dari jabatannya.
“Kami juga minta agar eksekutif dan legislatif DKI Jakarta mempertanggungjawabkan secara hukum segala tindakan, kebijakan dan manipulasi, khususnya yang berkaitan dan menyebabkan terjadinya banjir,” ungkap mereka. Dari 29 LSM yang diwakili masing-masing oleh satu orang itu, hadir diantaranya Wardah Hafidz dari UPC, Nursyahbani Katjasungkana dari Tim Pembela Hukum Orang Miskin, Tini Hadad dan Zoemrotin dari YLKI. .


Masing-masing perwakilan LSM meminta agar Sutiyoso mundur. Juga agar dimasa depan, sistem pemilihan pejabat publik seperti gubernur, anggota DPRD dan walikota harus dilakukan melalui cara pemilihan langsung oleh warga kota. Delegasi LSM itu juga menilai, bahwa banjiir di awal tahun 2002 ini merupakan wujud dari kondisi kota yang berada di ambang kehancuran. Hal itu diakibatkan pengelolaan kota yang tertutup, korupsi dan represif dan hanya memperhatikan kepentingan elit. Dalam dialog dengan sejumlah anggota DPRD itu sempat terjadi ketegangan. Pasalnya, LSM menuding bahwa mobil sedan yang diperoleh anggota dewan berasal dari dana banjir di Jakarta. Anggota dewan membantahnya. Namun saat didesak LSM dari mana anggota dewan memiliki dana untuk memperoleh mobil sedan, anggota dewan tidak bisa menyebutkan dari mana. (dikutip dari Detikcom, 5 Februari 2002).


Aksi 29 LSM ke DPRD DKI ini merupakan peristiwa penting, karena mengandung muatan politik yang cukup berat dan juga pesan moral yang kuat. Dialog yang sebagian juga disiarkan oleh SCTV (Liputan 6) dan bisa juga dilihat di Paris (lewat Internet, dengan menggunakan Real Player) ini bisa menjadi inspirasi bagi perjuangan banyak LSM dan gerakan-gerakan rakyat di seluruh negeri. Sebab, apa yang terjadi di DPRD Jakarta juga telah sering dan banyak terjadi di tempat-tempat lainnya. Ketika DPR atau DPRD adem-ayem saja tentang masalah-masalah parah seperti banjir besar kali ini, maka peran berbagai LSM atau organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya adalah sangat diperlukan. Ketika banyak “wakil rakyat” sudah terbeli oleh uang, maka terpaksalah rakyat menyalurkan suara mereka dengan jalan dan cara yang lain.

MENGGUGAT PEMERINTAH ADALAH BENAR


Aksi-aksi LSM, atau berbagai organisasi dan gerakan kemasyarakatan lainnya, yang berkaitan dengan banjir di Jakarta kali ini amat penting artinya. (Walaupun ada di antara pejabat, anggota-anggota DPRD, atau berbagai “tokoh” kalangan atas, yang mencemoohkan, menganggap enteng, atau bahkan memusuhi mereka). Bukan saja karena begitu banyak LSM itu telah menuntut mundurnya Gubernur Sutiyoso, melainkan juga karena akan melancarkan class action (gugatan kelompok) terhadap pemerintahan Jakarta dan Pemerintah Pusat. Dan, melancarkan class action kepada Pemda DKI dan Pemerintah Pusat tentang masalah-masalah banjir ini tidak hanya penting sekali dalam memperjuangkan kepentingan yang adil bagi masyarakat luas yang menderita karena kerugian benda dan jiwa, melainkan juga merupakan langkah penting guna mendobrak kebobrokan di kalangan pemerintahan dan di kalangan masyarakat.


Class action terhadap pemerintah ini akan merupakan pengalaman penting dalam kehidupan bernegara kita. Sebab, gugatan-bersama oleh gabungan LSM ini akan bisa merupakan dorongan atau gugahan bagi banyak kalangan dalam masyarakat untuk lebih berani bersama-sama menyatakan pendapat, melancarkan kritik, mengawasi tindakan-tindakan pemerintah atau pejabat-pejabat (termasuk para konglomerat) yang merugikan kepentingan rakyat. Banjir besar di wilayah Jabotabek kali ini ( juga di daerah-daerah, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur) merupakan kesempatan yang ideal untuk mengembangkan perjuangan semacam ini.


Sebab, seperti yang sudah disuarakan oleh berbagai kalangan, banyak kerugian dan penderitaan masyarakat bisa dicegah (atau dikurangi) seandainya pemerintah dan DPR/DPRD (baik yang lalu maupun yang sekarang) mengelola pemerintahan dengan lebih serius, lebih jujur, atau lebih bersih. Kasus dirusaknya lingkungan alam di daerah Bogor dan Puncak oleh pembangunan villa atau rumah-rumah mewah, atau pembangunan Pantai Indah Kapuk di daerah Jakarta adalah manifestasi yang gamblang tentang buruknya kolusi antara pejabat-pejabat (dan anggota-anggota DPRD) yang bisa dibeli oleh para pengusaha besar.
Berkat kekuatan “uang haram” inilah banyak ijin pembangunan bisa diperoleh dengan gampang, peraturan-peraturan bisa dilanggar, pengawasan dan kontrol pemerintah bisa dikebiri atau dilumpuhkan. Demi mengejar uang, baik para pengusaha besar maupun pejabat-pejabat korup telah merusak lingkungan hidup, dan ......mendatangkan banjir!

AWASI KE MANA MENGALIRNYA UANG!


Banjir besar kali ini telah membuka mata banyak orang terhadap keburukan praktek-praktek korupsi dan kolusi yang sudah terjadi selama puluhan tahun. Gubernur Sutiyoso digugat oleh banyak kalangan karena ketidaksiapan Pemda DKI dalam mengantisipasi bahaya banjir dan keterlambatannya dalam memberikan pertolongan kepada para korban. Juga dipersoalkan tentang penggunaan dana sebesar Rp 500 milyar yang dialokasikan untuk pencegahan banjir. Banyak persoalan lainnya, yang berkaitan dengan masa lalu, akan terbongkar (antara lain soal Pantai Indah Kapuk). Dari segi inilah kita bisa memandang bahwa peristiwa banjir ini merupakan pendidikan politik yang jarang taranya.


Namun, di samping menuntut pertanggungan jawab tentang apa yang sudah terjadi, adalah amat penting bagi kita semua untuk bersama-sama mengawasi, dengan kewaspadaan yang tinggi, apa yang sedang terjadi dan akan terjadi dalam masa dekat ini. Sebab, sebagai akibat banjir ini, berbagai projek rehabilitasi dan pembangunan sedang dipersiapkan dan akan dilaksanakan di banyak bidang. Karena kerusakan atau kerugian banjir amat besar, maka banyaknya projek-proyek rehabilitasi juga akan menyangkut jumlah uang yang besar sekali! Bahkan, sangat sangat besar !! Mengingat kebudayaan korupsi yang sudah begitu lama merajalela dan kebobrokan moral di kalangan para “elit” yang sudah sama-sama kita saksikan selama ini, maka segala jalan perlu ditempuh bersama-sama – dan dengan segala cara pula – supaya maling-maling besar itu tidak bisa dengan leluasa terus menjalankan kejahatan mereka terhadap negara dan rakyat.


Sekadar untuk menyebutkan beberapa di antara berbagai projek itu adalah yang sebagai berikut : Pemerintah DKI Jakarta akan mengeluarkan RP 505 milyar ($49 juta) untuk berbagai projek rehabilitasi. Jumlah uang ini (Rp 505 000 000 000) adalah tidak sedikit!. Pekerjaan Umum DKI memerlukan Rp 53 milyar, karena 70 % jalan di DKI perlu diperbaiki. Dinas Pendidikan DKI merencanakan menggunakan sebagian alokasi dana sebesar Rp 500 milyar untuk perbaikan ratusan sekolah. Dinas Kebersihan Kota harus memperbaiki 700 truk sampah yang rusak karena banjir. (Angka-angka menurut Jakarta Post). Pemerintah sedang merencanakan pembangunan rumah susun (rusun) bagi 30 000 keluarga yang selama ini tinggal di bantara sungai. Uni Eropa menyatakan rasa prihatin dan solidaritas kepada masyarakat Indonesia yang mengalami musibah banjir dan bertekad memberi bantuan dana sebesar Rp 20 miliar. Banyak negara-negara lainnya juga memberikan bantuan darurat.


Pemerintah akan mengalokasikan dana total Rp 12 triliun (Rp 12 000 000 000 000) selama 10 tahun untuk merehabilitasi kota Jakarta, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) akibat bencana banjir. "Anggaran Rp 1,2 per tahun itu digunakan untuk melakukan pembangunan sarana dan infrastruktur yang rusak pascabanjir. Jadi, di masa datang ini akan banyak sekali dana yang disediakan untuk berbagai projek pembangunan atau rehabilitasi. Oleh karena itu, sebanyak mungkin kalangan dari masyarakat perlu berjaga-jaga dengan kewaspadaan tinggi supaya uang ini jangan sampai mengalir ke arah yang sesat. Sebab, segala macam maling-maling kelas kakap akan mecari beraneka-ragam cara untuk menyalahgunakan kesempatan ini.


Rehabilitasi banjir kali ini (baik yang di Jabotabek maupun di daerah-daerah) akan makan waktu panjang dan uang yang banyak. Adalah kewajiban kita semua untuk menjadikan segala program dan projek rehabilitasi ini juga sebagai REHABILITASI MORAL. Oleh karena rusaknya moral banyak orang umumnya adalah karena masalah uang haram, maka perjuangan besar-besaran melawan uang haram adalah amat penting bagi penegakan hukum, bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik, bagi terlaksananya petunjuk amar makruf nahi mungkar ( menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah yang bathil). Kalau tidak, banyaknya uang yang akan dikucurkan oleh pemerintah (ingat: ini uang rakyat!) untuk rehabilitasi bisa mendatangkan kerusakan lainnya, yaitu : kerusakan moral.


Dalamkaitan ini, menghujat, mengutuk, menuding-nuding, menjelek-jelekkan, menghantam, memojokkan, menghina para koruptor adalah BENAR.! Segala bentuk perjuangan untuk melawan KKN adalah mulia. Dan, perjuangan ini bukan hanya ditujukan kepada para koruptor yang sudah melakukan kejahatan-kejahatan selama Orde Baru, melainkan juga yang di masa kini dan di masa datang. Tanpa dibersihkannya negara kita dari koruptor-koruptor besar, maka banyak urusan akan tetap kacau, atau macet, atau rusak. Sebab, para pelaku KKN adalah perusak hukum dan penghancur norma-norma keadilan dan kejujuran.


Para koruptor ini bukan hanya merusak iman mereka sendiri, tetapi (yang lebih jahat lagi!) juga merusak iman banyak orang lain, atau mengajak orang-orang lain menempuh jalan sesat. Di antara mereka ini banyak yang mengkhianati sumpah jabatan mereka (dengan janji-janji di depan Alquran atau Kitab Injil), atau yang sudah naik haji ke tanah suci, atau sering sembahyang di mesjid (atau gereja). Dosa kejahatan mereka ini berlipatganda.lagi, karena banyak di antara mereka ini adalah orang-orang yang sudah kaya-raya. Jadi mereka melakukan kejahatan ini bukan karena kehidupan yang sempit, melainkan karena fikiran yang nista.


Berbagai pekerjaan rehabilitasi sesudah banjir ini akan menimbulkan kerusakan lebih besar lagi, kalau KKN tidak dijadikan sasaran perbaikan. Dan, ketika utang negara sudah begitu besar, atau perekonomian sudah begitu buruk oleh karena ulah oknum-oknum tidak bermoral, serta kehidupan rakyat sudah begitu sulit, maka membiarkan maling-maling besar terus bebas beroperasi adalah dosa besar bagi kita semua. Banjir besar dan pekerjaan rehabilitasi harus dijadikan juga oleh MASYARAKAT LUAS untuk melakukan dobrakan-dobrakan dalam memberantas korupsi, membangun solidaritas, menanam kebersamaan baru, kesadaran bermasyarakat baru dan membangkitkan kesadaran bernegara baru.

Paris, musim dingin, 10 Februari 2002