Sekadar pengantar : Sesudah “beistirahat” agak lama (sebulan setengah
) maka dengan tulisan mengenai pencalonan mantan jenderal Wiranto sebagai Presiden
oleh Golkar, yang berikut di bawah ini, akan diusahakan dimulai lagi penyajian
tulisan-tulisan, yang akan dikirimkan secara langsung ke berbagai alamat dan
lewat sejumlah milis.
***
Tulisan kali ini tidak mengajak para pembaca untuk menelaah kembali pelaksanaan dan hasil pemilu legislatif tanggal 5 April yang lalu, yang hasilnya sudah sama-sama kita ketahui. Walaupun di sana-sini masalah pemilu legislatif masih akan disinggung dalam tulisan ini, tetapi titik-berat akan diletakkan pada masalah pencalonan (oleh Golkar) mantan jenderal Wiranto sebagai satu-satunya calon presiden. Sebab, masalah ini mencakup berbagai aspek serius yang amat penting bagi kehidupan negara dan bangsa kita dewasa ini, dan juga untuk masa depan dan generasi kita yang akan datang.
Masalah pencalonan Wiranto sebagai presiden Republik Indonesia, meskipun kelihatannya -sepintas lalu – memang urusan orang-orang Golkar saja, tetapi pada hakekatnya dan pada akhirnya juga menyangkut seluruh bangsa atau rakyat banyak. Kedudukan presiden dari negara yang berpenduduk 220 juta orang - nomor empat di dunia - dan terdiri dari 17.000 sampai 18.000 pulau ini (yang mencakup ratusan suku-bangsa dan bahasa daerah) adalah amat penting. Karena itu, mempersoalkan pencalonan Wiranto oleh Golkar sebagai presiden merupakan hak setiap orang, termasuk orang-orang yang tidak mendukung Golkar.
Seperti diketahui oleh banyak orang, “kemenangan” Golkar dalam pemilu legislatif (22% suara, dan mengungguli PDI-P) dan berhasilnya Wiranto dicalonkan sebagai presiden menunjukkan bahwa sisa-sisa kekuatan Orde Baru masih besar sekali, baik di bidang pendanaan (uang), maupun sumberdaya manusia, organisasi, dan pengalaman. Ini tidak mengherankan, karena rezim militer Suharto dkk telah mengangkangi negara secara menyeluruh selama 32 tahun, dengan cara-cara “luarbiasa”, yang sudah banyak sama-sama kita ketahui dan rasakan sendiri selama ini.
GOLKAR YANG SEKARANG MASIH GOLKAR YANG DULU
Berhasilnya Wiranto merebut pencalonan sebagai presiden, dengan mengalahkan Akbar Tanjung atau tokoh-tokoh Golkar lainnya, menandakan bahwa pengaruh golongan militer yang pro-Orde Baru (dan sipil) masih tetap besar di kalangan Golkar, dan masih bisa “main di belakang layar”. Jadi, sejak jatuhnya Suharto 6 tahun yang lalu, sebenarnya Golkar (yang sekarang) pada hakekatnya - atau pada intinya - masih seperti Golkar yang menjadi tulang-punggung utama rezim militer Orde Baru selama puluhan tahun.
Golkar yang demikian inilah yang melalui berbagai siasat dan cara telah berhasil menjagokan Wiranto sebagai calon presiden. Jadi, pemilihan Wiranto adalah sebagian dari realisasi rencana kekuatan Orde Baru untuk “come back”. dan bukan untuk mengadakan reformasi atau memperbaiki kerusakan atau pembusukan di banyak bidang yang diwariskan oleh rezim militer dan diteruskan oleh pemerintahan-pemerintahan berikutnya. Kerusakan atau pembusukan yang dibikin oleh rezim militer Suharto dkk adalah demikian besarnya, demikian luasnya, dan demikian dalamnya, sehingga tidak mungkin diperbaiki oleh pemerintahan yang manapun juga dalam waktu yang begitu singkat.
Sekarang sudah muncul suara-suara yang menentang pencalonan Wiranto oleh Golkar sebagai presiden, baik dari sebagian kalangan intelektuil, LSM, organisasi-organisasi pemuda dan mahasiswa, maupun partai politik. Sebagian lainnya masih diam saja, dan mengambil sikap “wait and see”. Sebagian lainnya lagi kelihatan “bingung” mengikuti kompleksnya atau “ruwet”nya percaturan politik di negara kita dengan munculnya persoalan Wiranto ini. Umpamanya, banyak orang menjadi heran mengapa sejumlah tokoh-tokoh PKB sekarang mendukung Wiranto sebagai presiden, termasuk adik Gus Dur sendiri (Salahuddin Wahid) ?
WIRANTO ADALAH PRODUK DAN PERWAKILAN ORDE BARU
Rupanya, ada orang-orang yang mendukung Wiranto karena perhitungan hanya untuk
keuntungan pribadi atau golongan (partai) saja, dan tidak mempertimbangkan masak-masak
apa konsekwensinya bagi negara dan bangsa kalau mantan jenderal Wiranto jadi
kepala negara. Ada juga orang-orang yang menaruh ilusi bahwa dengan Wiranto
sebagai presiden keadaan politik, ekonomi dan sosial negara kita akan menjadi
lebih baik dari pada sekarang.
Orang-orang yang mengimpikan adanya perbaikan-perbaikan besar atau perubahan
mendasar dengan mencalonkan Wiranto sebagai presiden ini lupa kepada satu kenyataan
bahwa sebagian besar dari poblem-problem parah dewasa ini di bidang politik,
ekonomi, sosial dan kebudayaan justru bersumber pada sistem Orde Baru yang baru
saja 6 tahun yang lalu telah dicampakkan dari hati sebagian besar rakyat Indonesia.
Wiranto adalah produk kebudayaan, pendidikan, indoktrinasi, singkatnya sistem Orde Baru, seperti banyak tokoh-tokoh Golkar lainnya. Dan, ia merupakan produk yang termasuk “istimewa”, karena kenaikan pangkatnya yang cepat sebagai jenderal difasilitasi oleh kedekatan dan pengabdiannya kepada Suharto. Selama bertahun-tahun ia melayani Suharto sebagai ajudan. Karena itu, ketika Suharto dipaksa oleh gerakan mahasiswa untuk turun dari jabatannya, Wiranto sebagai pimpinan tinggi TNI menyatakan secara terang-terangan bahwa ia akan “melindungi” Suharto dan keluarganya. Dan ketika ia sudah dipilih oleh Golkar jadi calon presiden, ia juga terang-terangan akan “minta restu” dari Suharto. Jadi kedekatannya dengan keluarga Cendana adalah jelas sekali.
Pencalonan Wiranto sebagai calon presiden oleh Golkar dan kedekatannya dengan Suharto, ditambah dengan dukungan para perwira TNI (baik yang sudah purnawirawan maupun yang masih aktif) menunjukkan dengan jelas bahwa Wiranto pada dewasa ini adalah “perwakilan” Orde Baru. Bagi kita semua, soal ini harus jelas dalam memandang situasi dan persoalan-persoalan politik dewasa ini. Termasuk masalah pencalonan Wiranto sebagai presiden, dan pemilihan presiden pada tanggal 5 Juli yang akan datang.
SEANDAINYA (!!!) WIRANTO DIPILIH SEBAGAI PRESIDEN
Sebab, seandainya (sekali lagi : seandainya !!!) Wiranto dipilih sebagai presiden RI, maka negara dan bangsa kita akan dibawa memasuki periode yang lebih suram, lebih tidak menentu, lebih tidak karuan, daripada dewasa ini. Ada orang-orang yang mengira bahwa sebagai seorang mantan jenderal sebagai presiden, Wiranto akan bisa membawa negara kita segera ke arah kestabilan, kemakmuran dan keadilan yang lebih dari pada sekarang. Bahkan, ada pula orang-orang yang mengharapkan Wiranto bisa “mengembalikan” keamanan, tata-tertib, disiplin, kepatuhan, seperti yang terdapat selama puluhan tahun Orde Baru. Sebab, orang-orang yang macam ini sekarang merasa bahwa “kebebasan” sudah kebablasan dalam banyak hal, umpamanya, antara lain, baik dalam pers dan media massa, dalam menyatakan pendapat, maupun dalam berorganisasi.
Sebaliknya, cukup banyak orang yang berpendapat bahwa kalau seandainya Wiranto
jadi presiden maka berarti bahwa banyak pembusukan dan masalah-masalah parah
di bidang politik, ekonomi dan sosial (dan mental !!!) yang dihadapi bangsa
dan rakyat kita dewasa ini akan menjadi lebih parah lagi.
Sejak sekarang sudah bisa diramalkan bahwa jika Wiranto jadi presiden, maka
akan “good bye” dengan perjuangan untuk refomasi. Sebab, perlu difahami
bahwa inti hakekat reformasi adalah pembongkaran, pengubahan, atau penolakan
segala hal negatif yang dibuat selama rezim militer Orde Baru. Dan hal negatif
yang dibikin Orde Baru ini banyak sekali dan di berbagai bidang pula.
Selama pemerintahan Habibi, Gus Dur-Mega, dan kemudian Mega-Hamzah, reformasi ini tidak bisa dijalankan, karena kokohnya pengaruh sisa-sisa kekuatan Orde Baru, yang tidak mau atau tidak rela menjalankan reformasi secara sungguh-sungguh. Kalau berbagai pemerintahan itu saja tidak mampu menjalankan reformasi, lebih-lebih lagi pemerintahan Wiranto (seandainya dipilih !!! ). Wiranto pasti tidak mau, dan tidak bisa, menjalankan reformasi, yang berarti merugikan kepentingan pendukung-pendukung Orde Baru dan bisa membahayakan kepentingannya sendiri.
Ini berarti bahwa korupsi, yaitu penyakit parah yang dilahirkan secara besar-besaran selama Orde Baru dan diteruskan dalam berbagai pemerintahan sesudahnya (sampai sekarang) akan terus berlangsung. Kesenjangan sosial, jurang antara si kaya dan si miskin, yang sudah sangat menyolok sejak Orde Baru, akan lebih lebar menganga. Pelecehan hukum dan hak-hak manusia, yang banyak dilakukan rezim militer selama puluhan, akan berlanjut terus dalam bebagai bentuk. Kebobrokan mental, yang menjadi ciri utama tokoh-tokoh Golkar, akan lebih berkembang di mana-mana dalam masyarakat. Rasa pengabdian kepada rakyat, yang sudah ditumpulkan oleh kebudayaan Orde Baru, akan menjadi lebih tumpul lagi. Banyak praktek buruk kebiasaan di jaman rezim militer Suharto bisa dihidupkan kembali atau diteruskan.
Kalau Wiranto jadi presiden, maka tuntutan untuk mengadili Suharto akan dimasukkan
dalam kotak saja, demikian juga pengadilan begitu banyak masalah-masalah korupsi
yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang dekat Golkar atau bersimpati kepada
Orde Baru. Konglomerat hitam yang pernah “berjaya” selama Orde Baru
dan pernah memporak-porandakan perbankan, atau melakukan kongkalikong dengan
para pejabat akan bisa mengulangi praktek-praktek busuknya. Wiranto tidak akan
berhasil melawan korupsi, yang sudah subur sejak pemerintahan Orde Baru. Karena
Wiranto sendiri adalah bagian dari masalah besar ini.
ANGKA BURUK DAN BEBAN BERAT WIRANTO
Wiranto tidak bisa menjadi presiden RI yang baik, karena sudah cacat moral dan cacat politik secara berat, karena harus mempertanggungjawabkan berbagai pelanggaran HAM, antara lain yang berkaitan dengan peristiwa pembunuhan mahasiswa di Semanggi, peristiwa “kerusuhan” Mei 1998 yang menyebabkan kematian dan kerugian harta-benda yang besar sekali, kasus Timor-Timur yang menjadi sorotan internasional. Wiranto masih harus berhadapan dengan opini internasional dan gugatan di dalamnegeri karena berbagai kasus ini, Tanggungjawabnya sebagai pimpinan tinggi TNI dalam masalah pelanggaran HAM adalah termasuk angka buruk dan beban berat (atau dosa) Wiranto.
Mereka yang mengharapkan Wiranto sebagai presiden akan bisa memberesi masalah-masalah besar dengan gampang, dan dalam waktu singkat (beberapa tahun), adalah seperti “mimpi di siang hari bolong”. Pengangguran dan kemiskinan yang menimpa kurang lebih 40 juta orang tidak mudah diberantas, apalagi dalam waktu yang singkat. Hutang dalamnegeri dan luarnegeri (sekitar 140 miliar US$) yang merupakan akibat salah urus Orde Baru (dan diteruskan oleh pemerintahan-pemerintahan berikutnya) akan tetap merupakan beban yang berat. KKN yang merupakan penyakit kangker ganas di tubuh bangsa akan tetap merajalela.
Wiranto tidak akan bisa semudah Suharto dalam menguasai negara dan pemerintahan, sebab berbagai faktor dalamnegeri dan luarnegeri sudah banyak berobah. Di jaman Orde Baru dapat digunakan tangan besi secara sewenang-wenang oleh rezim militernya, dan selama puluhan tahun mulut rakyat bisa dibungkam. Tetapi sekarang orang-orang berani bicara dan lantang bersuara tentang apa saja. Sebagian besar pers dan media massa bisa menjalankan peran dan missinya secara bebas (relatif). Ratusan partai atau organisasi politik dan berbagai macam LSM atau ornop (yang jumlahnya ribuan) merupakan kekuatan yang tidak kecil di bidang moral dan opini umum, dan bisa menjadi saluran dari aspirasi rakyat.
MELAWAN PEMILIHAN WIRANTO ADALAH BENAR DAN MULIA
Kalau rezim militer Suharto pernah lama sekali ditopang oleh dukungan kuat AS dan sekutu-sekutunya dalam rangka menggulingkan Sukarno dan membasmi kekuatan kiri dalam suasana “perang dingin”, maka situasi atau faktor internasional pun sekarang tidak akan begitu menguntungkan Wiranto yang mantan jenderal TNI. PBB yang sejak lama ada komitmen di Timor-Timur akan tetap mempunyai persoalan yang berkaitan dengan masalah Wiranto. Sekarang, ketika AS sibuk dengan politik anti-terorismenya dan terjepit karena masalah Irak, belum tentu akan memberikan dukungannya kepada Wiranto seperti dulu mendukung Suharto.
Mantan jenderal Wiranto sekarang secara resminya (atau luarnya) adalah orang sipil. Tetapi sebagai mantan Pangab ia masih mempunyai banyak pengaruh dan jalur-jalur hubungan (tidak terbuka) dengan kalangan militer. Memang, diktatur militer seperti yang dimanifestasikan selama Suharto berkuasa 32 tahun sulitlah terjadi sekarang ini, karena berbagai faktor dalamnegeri (dan luarnegeri) kurang menunjangnya. Tetapi, militerisme dalam bentuknya yang baru bisa saja masih diusahakan dibangun oleh oknum-oknum yang mengidamkan era Orde Baru. Dan, kalau ada gejala-gejala semacam itu pastilah akan mendapat perlawanan dari banyak kalangan masyarakat. Suara-suara yang sudah terdengar menggugat pencalonan Wiranto dan menentang militerisme selama ini dapat ditelaah dari sudut ini.
Singkatnya, mereka yang mendukung Wiranto sebagai calon presiden patutlah merenungkan
itu semuanya. Kalau (sekali lagi : kalau!) Wiranto dipilih sebagai presiden,
hal ini tidak membawa kebaikan bagi bangsa dan negara. Segi-segi negatifnya
akan jauh lebih besar dan lebih banyak dari pada segi positifnya. Republik Indonesia
tidak boleh dipimpin lagi oleh seorang presiden yang mempunyai banyak masalah
parah. Pengalaman pahit dan penderitaan panjang selama 32 tahun Orde Baru di
bawah Suharto sudah cukup dirasakan oleh banyak orang. Jaman yang suram ini
tidak boleh terulang lagi, tidak peduli apakah di bawah Wiranto atau di bawah
orang-orang lainnya.
Karena itu, menentang Wiranto pemilihan Wiranto sebagai presiden adalah sikap
politik yang benar dan tindakan yang mulia, demi kepentingan Republik Indonesia,
demi bangsa dan generasi yang akan datang.
Paris, 22 Mei 2004