Catatan A. Umar Said
SOAL BAHAYA DARI « CALEG BEKAS PKI »
Hiruk-pikuk soal « bahaya » ( !!!) yang bisa ditimbulkan oleh para caleg eks anggota PKI adalah bukti bahwa sisa-sisa indoktrinasi yang disebarkan Orde Baru selama 32 tahun masih berakar di dalam fikiran orang dari berbagai kalangan. Padahal, seperti kita saksikan bersama selama ini - dan terutama dewasa ini - , yang nyata-nyata sudah merupakan bahaya bagi negara dan bagi kepentingan rakyat adalah justru datang dari kalangan yang memusuhi PKI (dan Bung Karno), dan terutama sekali dari kalangan pendukung Suharto dkk
Sekarang makin jelas bagi banyak orang bahwa Orde Baru telah menghancurkan PKI, karena PKI mendukung politik Bung Karno. Seperti kita ketahui, garis politik Bung Karno, yang dianutnya sejak muda, adalah anti-imperialisme dan anti-kolonialisme, atau « kiri ». Politik Bung Karno yang anti-penjajahan Belanda sudah diperjuangkannya sejak tahun 20-an, menjelang pembrontakan PKI melawan Belanda tahun 1926. Bung Karno sudah menganjurkan adanya persatuan antara golongan nasionalis, golongan agama (Islam) dan komunis (marxist) sejak tahun 1926. Jadi gagasan Bung Karno tentang Nasakom sudah diperjoangkannya sejak ia masih sebagai pemuda.
Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa dalam menghadapi kolonialisme Belanda dan imperialisme, sikap PKI dan Bung Karno adalah sejiwa dan searah, baik sebelum dan sesudah Republik Indonesia berdiri. Ini jauh berbeda, atau bertentangan sama sekali dengan Suharto, yang pada waktu mudanya telah menjadi serdadu kolonial Belanda, yaitu KNIL. Artinya, Bung Karno sejak mudanya sudah berjuang dengan gigih melawan penjajah Belanda, sampai ia dibuang ke Flores dan Bengkulu, sedangkan Suharto mengabdi kepada musuh yang sudah menjajah bangsa Indonesia selama 350 tahun.
BUNG KARNO DAN PKI HARUS « DIHABISI »
Suharto dkk dalam TNI-AD menggunakan peristiwa G30S, di mana 6 jenderal dan seorang perwira tewas, sebagai dalih untuk menghancurkan PKI lebih dulu, dan kemudian juga « menghabisi » Bung Karno. Ini sejalan dengan politik kekuatan imperialis (yang dikepalai AS) dalam menghadapi perang dingin pada waktu itu. Kekuatan imperialis (terutama AS) melihat bahwa Asia harus diselamatkan dari « bahaya merah » yang sudah mulai berkuasa di Korea Utara, Tiongkok dan Vietnam, dan mulai mengancam pula Indo-Cina, Malaya dan Indonesia.
Kaum penguasa negara-negara Barat waktu itu kuatir bahwa sebagai daerah yang amat luas, kaya dan strategis, Indonesia juga akan jatuh di tangan komunis. Untuk « menyelamatkan » Indonesia yang amat diperlukan bagi kepentingan strategi politik dan ekonomi mereka Bung Karno dan pendukung politiknya yang terutama, yaitu PKI, haruslah dihancurkan atau dilumpuhkan. Bagi negara-negara imperialis dan kolonialis Bung Karno sudah sejak lama menjadi « persona non grata » (orang yang tidak disukai), terutama sekali sejak Konferensi Bandung dalam tahun 1955.
Kekuatan imperialis (terutama AS dan Inggris) sejak 1955 melihat betapa makin berbahayanya Indonesia di bawah pimpinan Sukarno. Apalagi, dengan kemajuan yang pesat sekali yang dicapai PKI dengan suara yang diperolehnya dalam pemilu dalam tahun 1955 juga, maka kekuatiran kubu imperialis terhadap peran Sukarno makin membesar. Itulah sebabnya, AS (dan Inggris) meningkatkan berbagai rongrongan terhadap kepemimpinan Sukarno, antara lain dengan menggalang kerjasama dengan kalangan tertentu dalam Masyumi dan PSI dan sebagian perwira-perwira TNI-AD.. Kerjasama kekuatan reaksioner dalamnegeri dengan kubu imperialis ini kemudian mencapai puncaknya dengan meletusnya pembrontakan PRRI-Permesta dalam tahun 1958.
Perlu dicatat bahwa selama pergolakan-pergolakan daerah waktu itu, PKI sudah menjadi sasaran persekusi oleh fihak TNI-AD yang bekerjasama dengan kalangan Masyumi dan PSI.. Banyak anggota-anggota PKI, Pemuda Rakyat, Gerwani, anggota-anggota SOBSI, yang ditangkapi atau dibunuhi oleh TNI-AD yang memberontak terhadap Pemerintah Pusat.. Di antara peristiwa-peristiwa yang patut dicatat yalah pembantaian besar-besaran oleh satuan-satuan PRRI terhadap orang-orang PKI yang ditawan dalam kamp maut Situjuh, yang terletak di Sumatra Barat.
Dalam menghadapi pembrontakan militer PRRI-Permesta yang disokong AS ini, orang-orang PKI di berbagai daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dll dengan tegas menyokong politik Pemerintah Pusat dan politik Bung Karno. Dukungan PKI terhadap berbagai politik Bung Karno ini makin menjadi lebih nyata lagi sejak diumumkannya Demokrasi Terpimpin, Nasakom, Manipol, Usdek, Trikora, Dwikora,
PANDANGAN BUNG KARNO TERHADAP PKI
Perkembangan situasi sejak 1959 sampai dengan 1965 menunjukkan tanda-tanda yang jelas bahwa Bung Karno makin melihat betapa besar dukungan PKI terhadap berbagai politiknya. Dalam berbagai kesempatan ia memperlihatkan simpatinya kepada PKI. Yang paling menyolok yalah ketika ia berpidato di depan rapat umum PKI di mana ia terang-terangan mengucapkan kalimat bahwa baginya PKI adalah seperti « saudara sendiri, dan karenanya kalau meninggal ia juga merasa ikut kehilangan » (yo sanak yo kadang, yen mati aku melu kelangan ).
Sesudah terjadinya G30S pun, ketika pembesar-pembesar TNI-AD melakukan serangan gencar terhadap PKI yang disertai dengan pembunuhan besar-besaran terhadap jutaan orang tak bersalah dan pemenjaraan ratusan ribu orang lainnya, Bung Karno masih berkali-kali membela orang-orang komunis dan Marxisme. Ketika pembesar-pembesar militer yang sehaluan dengan Suharto waktu itu berbicara tentang pengkhianatan PKI, maka Bung Karno dengan gigih tetap mengatakan bahwa Indonesia memerlukan Nasakom.
Dari berbagai ungkapan Bung Karno tentang PKI, Marxisme dan Nasakom yang diucapkannya berkali-kali sesudah terjadinya G30S, maka jelaslah bahwa pandangannya itu jauh berbeda – atau bertentangan sama sekali – dengan pandangan para pembesar militer (terutama dari kalangan TNI-AD beserta sekutu-sekutu mereka). Dalam kedua buku « Revolusi belum selesai » (dua jilid), yang berisi kumpulan pidato-pidato Bung Karno sesudah peristiwa G30S, dapat dibaca pandangan-pendangan Bung Karno tentang PKI, Marxisme, Nasakom. (Dalam tulisan yang akan datang akan disajikan kutipan-kutipan ucapan Bung Karno tentang PKI, Marxisme, Nasakom dll).
Jadi, sekarang makin jelas bagi banyak orang bahwa Bung Karno, sebagai pemimpin besar bangsa, sebagai Presiden, dan sebagai pejuang revolusioner anti-imperialis sejak muda, mempunyai pandangan yang positif terhadap PKI, Marxisme, Nasakom dan sosialisme, walauûn sudah terjadi G30S. Dan makin jelas juga bagi banyak orang bahwa justru karena pandangannya yang demikian itulah maka Bung Karno dimusuhi oleh Suharto dkk beserta golongan-golongan yang anti-PKI. Itulah sebabnya mengapa selama 32 tahun Orde Baru telah dijalankan « de-Sukarnoisasi » setelah Bung Karno digulingkan dan bahkan akhirnya dijadikan juga tapol sampai wafatnya
YANG MEMBAHAYAKAN ADALAH JUSTRU « MEREKA »
Suharto dkk dengan Orde Barunya telah melakukan pengkhianatan terhadap Bung Karno. Pengkhianatan mereka terhadap Bung Karno ini dibarengi dengan berbagai politik tidak berperikemanusiaan terhadap anggota dan simpatisan PKI beserta keluarga mereka. Kebanyakan dari puluhan juta anggota dan simpatisan PKI (beserta keluarga mereka) di seluruh Indonesia tidak pernah terlibat dengan pembunuhan 6 jenderal dan tidak tahu-menahu sama sekali dengan Dewan Revolusi atau G30S-nya Letkol Untung.
Sekarang makin diketahui bahwa PKI sebagai organisasi secara keseluruhan tidak pernah terlibat G30S . Yang jelas-jelas terlibat hanyalah sejumlah kecil tokoh-tokoh PKI di berbagai tempat, antara lain Jakarta, Semarang, Jogya, Solo. Bung Karno pun yang kemudian dijadikan tapol oleh Suharto dkk tidak terlibat dalam G30S. Yang dilakukan Bung Karno adalah berusaha membela Nasakom, sebagai konsepsi politiknya sejak ia masih muda belia, dan sebagai pemersatu bangsa.
Suharto dan konco-konconya, baik di kalangan militer maupun sipil, selama lebih dari 32 tahun (dan sampai sekarang !!!) terus-menerus menyebarkan tuduhan yang mengandung fitnah dan kebohongan bahwa orang-orang PKI adalah pengkhianat, atau membahayakan negara dan bangsa. Sejarah selama 32 tahun Orde Baru (dan sampai sekarang !) sudah membuktikan dengan jelas bahwa yang menjadi pengkhianat kepentingan rakyat dan membahayakan bangsa dan negara adalah justru tokoh-tokoh Orba (yang di dalam Golkar atau golongan-golongan lainnya dalam masyarakat, termasuk kalangan militer).
Mereka inilah yang telah merusak Republik Indonesia dengan melakukan pembusukan di banyak bidang kehidupan bangsa dengan melakukan korupsi secara besar-besaran, penyalahgunaan kekuasaan, pelecehan demokrasi, perusakan moral dan penyelewengan iman, Seperti yang bisa sama-sama saksikan dewasa ini, kerusakan dan pembusukan yang mereka bikin adalah demikian besarnya dan demikian luasnya, sehingga sudah betul-betul membahayakan keselamatan bangsa dan negara.
Singkatnya, dan jelasnya, yang membahayakan negara dan bangsa bukanlah orang-orang bekas anggota dan simpatisan PKI (dan simpatisan Bung Karno), tetapi justru mereka yang memusuhinya., yaitu para pendukung Suharto, para koruptor dan para politisi busuk.. Sejarah sudah membuktikannya, dan akan terus membuktiknnya dengan lebih gamblang lagi !
Paris 6 Februari 2004
* * *